Kesenjangan Pembangunan di Tangerang Selatan

 KESENJANGAN PEMBANGUNAN TANGERANG SELATAN

Kean Nafis Santang – 16521159

 

Tangerang Selatan memiliki banyak masalah yang besar, salah satu masalah terbesar yang dimilikinya adalah kesenjangan yang besar dalam kualitas pembangunan perkotaannya. Segmen Tangerang Selatan yang dipegang pihak swasta memiliki kualitas hidup yang jauh lebih tinggi daripada segmen yang publik atau dikelola langsung oleh pemerintah. Kawasan yang dikelola oleh swasta berkembang dengan baik, memiliki infrastruktur yang kuat dan modern, serta direncanakan dengan mempertimbangkan penduduknya. Sementara itu, wilayah yang dikelola pemerintah secara seluruhnya memiliki infrastruktur yang buruk, pengelolaan sumber daya yang buruk, dan perencanaan yang berantakan. Semakin lama ini berlangsung, semakin besar kesenjangan antara area-area ini dan area-area yang tidak diprivatisasi akan tertinggal.

           

Tangerang Selatan Sebagai Kota Satelit

            Untuk memahami kesenjangan kualitas di Tangerang Selatan, pertama-tama kita harus memahami peran Tangerang Selatan di Indonesia. Tangerang Selatan merupakan kota satelit, kota satelit adalah kota-kota yang berdekatan dengan kota-kota besar (dalam hal ini Jakarta) yang memiliki yurisdiksi dan pemerintahan sendiri. Banyak orang yang tinggal di Tangerang Selatan bahkan tidak bekerja dan belajar di Tangerang Selatan; mereka bekerja dan belajar di Jakarta sebagai gantinya. Hal ini didukung oleh fakta bahwa Jakarta sudah memiliki sarana dan prasarana yang lebih baik dari Tangerang Selatan. Jakarta memiliki pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik bagi orang-orang yang mencari uang untuk keluarga mereka. Sekolah-sekolah di Jakarta juga cenderung memiliki pendanaan pemerintah (sekolah negeri) yang lebih baik atau pengembangan swasta yang lebih baik (sekolah swasta). Orang memilih tinggal di Tangerang Selatan karena harga tinggal relatif lebih murah dan tidak terlalu ramai dibandingkan langsung tinggal di Jakarta. Dan karena jarak yang kecil antara kedua kota ini, sangat ideal bagi orang-orang untuk bepergian ke Jakarta setiap hari.

Namun, peran Tangerang Selatan sebagai kota satelit juga menjadi faktor penyebab kesenjangan kualitas yang besar. Pemerintah Tangerang Selatan melihat kota ini sebagai kota satelit dan memfokuskan sumber dayanya untuk mengembangkan jalan ke Jakarta dan meningkatkan koneksinya. Pemerintah juga harus fokus dalam memadami wabah COVID-19. Sementara perusahaan swasta ingin mengembangkan Tangerang Selatan menjadi kotanya sendiri yang penuh dengan bisnis, sekolah, dan atraksi. Pihak swasta tidak harus banyak mengeluarkan dana untuk menangkal COVID-19 di luar fasilitas tambahan untuk menjaga prokes. Dua pandangan yang berbenturan ini secara langsung berkontribusi pada kesenjangan kualitas di kota.

 

Bagaimana Pihak Swasta Mengembangkan Tangerang Selatan?

Gambar 1: Jalan Raya di Bintaro Jaya (sumber: detik.com)

 

Perusahaan-perusahaan seperti Sinarmas Land Group, PT Jaya Real Property Tbk, PT Alam Sutera Realty Tbk, dan PT Summarecon Agung Tbk mengembangkan wilayahnya dengan mengubah lahan masing-masing menjadi kawasan hunian dan usaha bisnis yang berkualitas. Misalnya, Jaya mengembangkan lahannya dengan mendirikan kawasan pemukiman seperti Emerald, Graha, dan Discovery yang memberikan gaya hidup nyaman bagi masyarakat yang tinggal di sana. Jaya juga membuat cabang sekolah sendiri dari tingkat taman kanak-kanak hingga tingkat universitas. Hal ini memastikan bahwa penduduk di wilayah Jaya memiliki pendidikan yang kuat dari awal hingga akhir. Jaya juga membuat banyak tempat jalan-jalan seperti mal Bintaro Exchange yang telah menjadi hotspot bagi orang-orang untuk berbelanja, makan, dan nongkrong. Jaya juga membangun jalan yang bagus dan nyaman untuk menghubungkan semua lokasi yang telah mereka kembangkan. Jalanan-jalanan ini lebar, bersih, dan mulus, yang membuat perjalanan di dalam area ini sangat nyaman. Hal-hal yang telah dilakukan Jaya Real Property juga dilakukan oleh perusahaan lain. Hal ini terlihat di beberapa daerah seperti BSD dan Alam Sutera. Pada umumnya, perusahaan swasta mengembangkan tanah yang mereka miliki dengan menjadikannya sebagai pusat bisnis dan tempat tinggal karena mereka ingin mendapatkan keuntungan dari daerah yang mereka kembangkan.

 

Bagaimana Pemerintah Mengembangkan Tangerang Selatan?

Gambar 2: Ceger Raya (sumber: detik.com)

 

Bagian-bagian Tangerang Selatan yang bukan milik pihak swasta tentunya akan diurus sepenuhnya oleh pemerintah. Pemerintah mengurus segala bentuk perkembangan daerah dari fasilitas, jalanan, infrastruktur, dan operasi pemeliharaan. Masalah dari pengembangan yang dilakukan pemerintah adalah setiap rencana untuk membangun atau memperbaiki suatu fasilitas harus melewati proses birokrasi yang panjang dan lama. Hal ini disebabkan sumber dana yang lebih sedikit yang harus digunakan dengan bijak (uang pajak dari penduduk gak boleh ngasal dong). Pemerintah harus mengevaluasi semua pilihan yang ada untuk mengalokasikan dana yang tersedia ke masing-masing rencana yang diinginkan. Proses tersebut memakan waktu yang banyak sehingga permulaan dari perkembangan sudah tertunda berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Perbedaan proses pembangunan sangat terlihat, contohnya dapat dilihat dari pengalaman pribadi saya. Saya tinggal di Pondok Aren di dekat Jalan Ceger Raya (daerah bukan swasta) tetapi saya sering jalan-jalan ke bagian Bintaro yang diurus pihak swasta. Jalanan-jalanan yang dimiliki bagian Bintaro tersebut rapih dan terurus, semua jenis pengunjung dapat menggunakannya mulai dari pejalan kaki, pesepeda, pengendara motor, dan pengendara mobil. Sementara di dekat rumah saya (yang rame dengan lalu-lintas dan perjalanan pulang-pergi) jalanannya banyak bolongan, polisi tidur yang hancur; Bahkan trotoar saja tidak ada. Pejalan kaki harus menghawatirkan dilindas mobil setiap kali ingin keluar rumah. Baru saja pada akhir 2021 trotoar dibangun di daerah tersebut, tetapi penetapan peraturan tidak ketat sehingga orang-orang memarkir motor dan mobil di trotoar, melakukan dagang di trotoar, dan membuang sampah di pinggri trotoar. Walaupun rencana yang ditetapkan pemerintah sudah dijalankan, metode perkembangan tersebut serta alokasi dananya kurang tepat sehingga kualitasnya pun tidak optimal.

Faktor lain yang menghambat perkembangan kota adalah COVID-19. Sejak COVID-19 menyebar dengan luas di Tangerang Selatan, pemerintah memfokuskan alokasi dananya untuk COVID-19. Pasien COVID-19 harus dirawat dan disembuhkan di rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Vaksin COVID-19 harus didistribusikan dengan baik dan lancar. Proses vaksinasi harus dilacak dan didatakan. Prokes-prokes harus ditetapkan dan dijaga oleh lembaga hukum dan polisi. Hal-hal ini memakan dana tambahan yang besar, yang berarti dana yang awalnya diniatkan untuk pembangunan harus disisihkan sementara.

Dampak di Masa Depan

            Pola yang dapat dilihat dari masalah ini adalah daerah-daerah yang dikembangkan oleh pihak swasta berkembang dengan laju yang jauh lebih cepat dibandingkan laju pemerintahan kota. Masalah ini dapat membawa beberapa masalah kedepannya. Masalah pertama yang dapat terjadi tentunya kesenjangan kualitas yang tinggi. Di masa yang akan datang, kualitas infrastruktur dan fasilitas yang disediakan pemerintah tidak sebanding dengan daerah yang dimiliki swasta, hal ini membagi daerah Tangerang Selatan menjadi daerah-daerah lebih kecil lagi dengan daerah swasta yang memiliki kekuatan lebih besar daripada pemerintah. Masalah yang kedua adalah kesenjangan penduduk yang tinggi. Tangerang Selatan dapat menjadi Jakarta yang lebih parah dari segi perbedaan kelas atas dengan kelas bawah. Kesenjangan tersebut membawa ketidakrataan ekonomi yang drastis. Jika pemerintah tidak dapat bersaing dengan pembangunan swasta, kesenjangan pembangunan di antara Tangerang Selatan bagian swasta dengan bagian pemerintah akan terus meningkat dan menyebabkan masalah yang besar.