Solusi Kesenjangan Pembangunan di Tangerang Selatan

 Solusi Kesenjangan Pembangunan di Tangerang Selatan

Kean Nafis Santang – 16521159

Blog pertama: https://prd16521159.blogspot.com/2022/01/kesenjangan-pembangunan-di-tangerang.html

Masalah yang dihadapi:

1. Daerah Tangerang Selatan yang diatur oleh pihak swasta berkembang pada laju yang lebih cepat dibandingkan daerah yang diatur oleh pemerintah kota

2. Daerah yang diatur pihak swasta dijadikan daerah bisnis dan tempat tinggal yang maju dan modern berkualitas

3. Daerah yang diatur pihak swasta lebih fokus ke memaksimalkan Tangerang Selatan sebagai kota satelit yang dapat menampung banyak penduduk

 4. Daerah swasta memaksimalkan kualtias sementara pemerintah kota memaksimalkan kuantitas

 5. Tangerang Selatan memiliki jumlah populasi yang tinggi

 6. Daerah yang diatur pemerintah kota memakan waktu lama untuk menyetujui pembangunan             infrastruktur

Informasi yang kurang:

    1. Alasan keputusan pemerintah kota lebih pelan dibandingkan pihak swasta

    2. Alasan pihak swasta memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah kota

    3. Alasan pemerintah kota mementingkan kuantitas dibandingkan kualitas

Informasi:

    1. Pemerintah kota memiliki beberapa alasan atas kelambatan pembangunan, antara lain:

    a. Birokrasi yang harus melewati proses yang lama dan tertunda-tunda untuk membuat keputusan. Proses yang harus dilalui dimulai dari pembuatan konsep, perencanaan pembangunan, penentuan waktu dan anggaran biaya, dan kemudian harus disetujui oleh atasan. Bila rencana tidak disetujui maka proses ini harus diulang lagi dari awal.

b. Alasan lain keputusan pemerintah kota harus memakan waktu yang lama adalah sebagai pemerintah, uang yang digunakan adalah uang pembayar pajak alias uang penduduk. Penggunaan uang penduduk tidak bisa asal-asalan karena uang tersebut bukan dari keuntungan bisnis melainkan dari pajak. Sebagai pihak pilihan penduduk, uang harus digunakan untuk hal yang akan disetujui penduduk. Jika tidak, penduduk tidak akan memilih calon yang sama pada pemilu berikutinya.

2. Pihak swasta memiliki kualitas pembangunan yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah kota karena beberapa alasan yaitu:

a. Business oriented development. Tujuan segala pihak swasta tentunya adalah untuk membuat keuntungan. Oleh karena itu, pembangunan harus direncanakan untuk memaksimalkan profit. Daerah tinggal dibuat dengan kualtias yang tinggi dan harga yang mahal untuk memikat perhatian warga yang kaya. Mal dan tempat hiburan lain dibuat dengan atraksi, pusat perbelanjaan, dan tempat makan yang variatif dan bagus untuk membujuk pengunjung untuk mengeluarkan duit di sana. Serta segala infrastruktur di sekelilingnya dibuat dengan kualitas sebaik mungkin untuk memastikan orang akan nyaman dan terbujuk untuk tinggal di daerah tersebut.

b. Pihak swasta menyadari bahwa untuk membuat keuntungan, kualitas lebih profitable dibandingkan kuantitas. Tentunya jika pihak swasta lebih fokus untuk menampung sebanyak orang yang mungkin maka kualitas akan tersisih. Tetapi keuntungan dari populasi orang yang kaya (walaupun lebih sedikit) lebih banyak daripada populasi yang banyak tetapi terdiri dari kelas menengah ke bawah. Oleh karena itu, mereka hanya mementingkan kelas menegah atas ke kelas atas dalam perencanaan pembangunannya.

3. Pemerintah kota mementingkan kuantitas pembangunan dibandingkan kualitas karena bebera alasan, yaitu:

a. Populasi Tangerang Selatan banyak sehingga dalam otak mereka yang penting semuanya bisa produktif walaupun gak senyaman mungkin. Pemerintah kota memprioritaskan pembangunan tempat tinggal dan jalanan yang biasa saja atau bahkan kurang ideal, asal daerah yang diackupi luas dan semua masyarakat dapat mengaksesnya.

b. Modal pemerintah tidak sebanding dengan modal pihak swasta. Modal yang didapatkan dari pajak tidak setinggi modal dari keuntungan bisnis. Oleh karena itu, pemerintah kota tidak dapat menandingi buying power yang dimiliki pihak swasta untuk membangun infrastruktur dengan kualitas setinggi mungkin.

Solusi kesenjangan pembagunan di Tangerang Selatan:

Salah satu solusi yang dapat diambil untuk meratakan pembangunan di Tangerang Selatan adalah memberikan daerah yang lebih besar untuk pihak swasta yang melakukan pembangunan sementara pemerintah kota memberikan subsidi untuk penduduknya. Dengan rencana ini, pihak swasta dapat merencanakan pembangunan Tangerang Selatan dengan cakupan yang lebih luas dan keuntungan yang lebih besar sehingga bukan hanya daerah-daerah tertentu yang berkembang. Pihak pemerintah kota juga dapat kelebihan yaitu dapat fokus pada pembangunan pada daerah yang lebih kecil dan masalah lain seperti penegakan hukum dan peraturan. Pemerintah kota tidak usah menggunakan pajak penduduk untuk pembangunan yang subpar, melainkan mereka dapat menggunakan uang pajak tersebut untuk memberi subsidi kepada penduduk yang kurang mampu untuk tinggal di daerah swasta yang mahal. Penduduk akan menerima kualitas infrastruktur yang lebih bagus seperti jalanan yang terawat, fasilitas umum yang lebih bagus, dan kemanan yang lebih terjamin. Tangerang Selatan secara keseluruhan akan berubah dari satellite city menjadi daerah metropolitan tersendiri. Secara kelusuran, semua pihak akan diuntungkan dari solusi ini.

Spesifikasi:

1. Demanded:

• Wawasan pembangunan pihak swasta mencakupi 60% Tangerang Selatan
• Subsidi sewa tempat tinggal tinggi disediakan untuk penduduk kelas tengah ke bawah, dengan penghasilan maksimal 5 juta per bulan
• Subsidi rendah disediakan untuk penduduk kelas tengah ke bawah, dengan penghasilan maksimal 12 juta per bulan
• Nilai maksimal subsidi bernilai 75% untuk tingkat subsidi tinggi dan 45% untuk subsidi rendah.
• Pihak swasta tidak memiliki wewenang di luar pembangunan fasilitas dan infrastruktur. Hal-hal yang tidak dimiliki wewenang pihak swasta antara lain: pembuatan hukum, penegakkan hukum, penanganan pajak, pengaturan anggaran di luar pembangunan, dll.
• Hal-hal yang di luar pembangunan masih diwewenangi oleh pihak pemerintah kota 100%

2. Wish:

• Subsidi 100% untuk penduduk miskin
• Wewenang dapat diambil kembali oleh pemerintah kota sebesar 30% dari daerah yang diambil pihak swasta